JAKARTA – Eskalasi hoaks bisa terjadi tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu dan pemilih serta luar biasa beramplifikasi. KPU sebagai penyelenggara menyadari hal ini dan berupaya meminimalkan, sehingga dari sisi penyelenggaraan bisa jauh lebih aman dan nyaman.
Betty mengawali paparan dengan menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 lalu.
“Berkaca pada pada pengalaman Pemilu 2019, banyak sekali berita hoaks termasuk kepada penyelenggara, contoh tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos saat menjadi narasumber Seminar Nasional “Kolaborasi Lawan Disinformasi untuk Pemilu Damai pada Tahun 2024”, yang digelar Mafindo, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Berdasarkan pengalaman tersebut, menurut Betty KPU harus bisa lebih baik dalam menangani hoaks. Misalnya, jika bicara teori kemungkinan dengan jumlah pemilih dan jumlah peserta pemilu, kemungkinan pada Pemilu 2024 akan banyak hoaks. Terlebih, jika digarisbawahi untuk seluruh dunia Indonesia adalah negara yang paling besar menyelenggarakan pemilu serentak dalam satu hari untuk 5 jenis surat suara sekaligus, kecuali Jakarta 4 surat suara.
Lebih lanjut Betty menjelaskan terkait Pemilu 2024 yang dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan dan 83.771 kelurahan/desa, Pemilu 2024 juga berlangsung di 128 negara perwakilan. Total pemilih di Indonesia jumlahnya paling besar sedunia, yakni 204.807.222 terdiri atas 203.056.748 pemilih dalam negeri dan 1.750.474 pemilih luar negeri.
“Pada Pemilu 2019, KPU misalnya mengalami hoaks soal penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur, pasangan calon tertentu memperoleh suara terbanyak di sana. Oleh karena itu, KPU mengapresiasi forum-forum seperti ini, karena KPU pasti tidak bisa bekerja sendiri, KPU harus berkonsolidasi dengan banyak pihak, termasuk Google Indonesia yang telah mendukung KPU dengan mengundang ke acara Recheck Sebelum KeGocek ,” kata Betty.
Menurut Betty acara tersebut merupakan salah satu cara mudah untuk menyampaikan kepada publik, termasuk anak muda untuk tidak mudah mempercayai sesuatu yang biasanya disampaikan dengan sangat ‘sumringah’ terkait berita-berita politik, termasuk pemilu.
Betty juga menyoroti pengguna internet di Indonesia, yakni sebesar 213 juta atau 77.7 persen. Jika dibandingkan dengan 204 juta daftar pemilih, artinya pengguna internet di Indonesia luar biasa. KPU menyadari opini digital akan menyebar dengan sangat cepat.
“Pengguna media sosial yang besar menyebabkan cepatnya penyebaran informasi via medsos, jika tidak dikelola dengan baik ini akan mempertajam polarisasi yang tidak menyenangkan soal politik dalam hal ini opini di masyarakat atas penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Betty kemudian menyampaikan beberapa hoaks pada Pemilu 2019, seperti DPT siluman, 14 juta orang gila masuk DPT, kotak suara dari kardus. Jadi, hoaks pemilu selain menyasar ke lembaga penyelenggara pemilu, juga menyasar kepada pribadi, orang perorang penyelenggara pemilu.
Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, maka KPU harus bekerja sama mengedukasi masyarakat atau pemilih, meyakinkan publik bahwa demokrasi melalui pemilu akan diselenggarakan berdasar aturan perundang-undangan serta data dan fakta. KPU menangani hoaks sesuai apa kewenangan KPU.
Ketika ada hoaks yang menimpa, KPU mempunyai program baru yang ada di bawah divisi data dan informasi, yaitu sosial media analisis. “Jadi KPU punya metode untuk menganalisis pembicaraan di sosial media dalam rangka untuk kepentingan internal KPU dalam pengambilan kebijakan,” jelas Betty.
Apa yang akan dilakukan ke depan terkait disinformasi, KPU akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Keamanan Informasi, salah satunya melalui sosial media, melakukan track dan counter. Untuk itu, KPU akan bekerja sama dengan banyak pihak termasuk Mafindo terkait soal literasi kepemiluan kepada publik.
Terkait penanganan disinformasi, ujian kebencian, black campaign secara kelembagaan KPU bekerja sama. Bawaslu, KPU, KPI, Dewan Pers membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu 2024 yang leading sectornya ada di Bawaslu.
KPU melakukan Pre-bunking, yaitu menyebarluaskan informasi yang paling benar terkait pemilu sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui laman resmi dan medsos di berbagai platform. melalui Pre-bungking ini, diharapkan masyarakat memiliki imunitas terhadap serangan hoaks.
KPU juga berkoordinasi dengan seluruh platform medsos dan komunitas yang peduli penanganan hoaks untuk melakukan langkah-langkah preventif dan edukasi. “KPU sudah bekerja sama dengan Google, Meta, Tik Tok yang akan membantu untuk mensosialisasikan Pemilu 2024,” sambungnya.
Selain itu Betty juga menekankan peran Civil Society. KPU akan melakukan kampanye “Saring sebelum Sharing”, termasuk dasar hukum atau regulasinya, seperti Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu 2024, juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Di akhir paparannya Betty menegaskan KPU harus membangun sinergi elemen pendukung keberhasilan Pemilu 2024, yakni KPU, Bawaslu DKPP, LSM/NGO, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, parpol, caleg, paslon, legislatif, apparat keamanan, dan media/pers.
